Redaksi

PT. GARUDA GROUP INDONESIA

Akta Pendirian Perseroan/Perusahaan Perorangan .

SK MENKUMHAM NOMOR AHU - 046645.AH.01.30.TAHUN 2022 .

Nomor Induk Berusaha / Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 2610220059634

Izin Pernyataan K3L Nomor : 2610220059634. TAHUN 2022.

NPWP Perusahaan PT. GARUDA GROUP INDONESIA

Nomor : 61.490.676.6-111000

Nomor Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan : 22246062000

SK Walikota Medan Nomor : 26102201112710051 . Tentang PKPLH Sebagai Salah Satu Syarat Penerbitan Izin Usaha (OSS) Berbasis Risiko.

PT. GARUDA GROUP INDONESIA.

Izin Menkominfo Lampiran PB - UMKU : 261022005963400010001 .

Nomor TDPSE/ Tanda Daftar Penyelenggara Sertifikat Elektronik : 008270.01/DJAI.PSE/10/2022 .

Sertifikat Standar Usaha : 26102200596340001 .

Ombudsman Media

Ependi Ginting S.Pd,MM

Ahmad Anwar Siregar, S.Pd

Efriyandi Pohan H

Rosmaini, S.Pd

Bidang Hukum & HAM

Julius Lubis, SH,MH.

Komisaris Perusahaan

M.Irfan Sabri Panjaitan

Pimpinan Perusahaan

Agus Ramadhani

Pimpinan Umum / Penanggung Jawab

Syahril Efendi Damanik

Pemimpin Redaksi

Syahril Efendi Damanik

Bendahara Media

M. Abbid Damanik

Staf Redaksi

Arif Muliono

Koordinator Liputan

Redaktur

Ibnu Khaldun.

Media Tata Letak

Anas Taufik

Tata Letak Penyunting

Arinda Hapsari

PROVINSI ACEH

Ramli Manik ( Kaperwil ACEH )

Irman ( Kabiro Subulussalam )

PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan

Tengku M. Razif ( Kabiro )

Rian Wahyudi

Vitra Hardi

Medan Utara

Muhammad Irsad

DeliSerdang

Candra Setia ( Kabiro )

Leo Depari

Simalungun

Sarwedi ( Kabiro )

Supianto

Tapanuli Tengah

Hamdan Wasukran Sihombing (Kabiro)

Tanjung Balai, Asahan, Labuhan Batu.

Herman (Kaperwil Tanjungbalai, Asahan, Labuhan Batu) (

Usna Anjani Damanik ( Kabiro Tanjung Balai )

Kota Binjai

Serdang Bedagai

Syaiful Anwar

Kepala Perwakilan Kepulauan Nias

Asal Satu Zega

PROVINSI JAWA TIMUR

Iman Raharso ( Kabiro )

PROVINSI JAWA BARAT

Selamat Riadi Sibarani ( KAPERWIL)

Suriya M Ansori SH ( Kabiro Bogor)

David Sibarani (Wartawan)

Sayyid Muhammad Allaydrus (Wartawan)

Sofyan Arifin MPB (Kabiro Kota Bogor)

Alwiyah ( Kabiro Cilegon )

KOTA DEPOK

Muhammad Juliyanto ( Kabiro )

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Muhidin Yazin (Kaperwil)

Ahmad Turmuzi ( Kabiro )

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Reski ( Kaperwil Indonesia Timur)

Ardi ( Kabiro Jeneponto )

Taufiq ( Wartawan)

Muhammad Faizi ( Kabiro Luwu Timur )

Ashari Shi ( Kabiro Bantaeng )

Reski ( Kabiro Biringbulu )

H. Sagu (Kabiro Makasar)

Bakri

Bahtiar

Marlina ( Kabiro Sabah )

Liputan Khusus

Bonar Daulay

Nurul Azani

Amri/Abed

TI & Desain

IKLAN

Alamat Kantor Redaksi Pusat :

Jalan Kapten Rahmadbuddin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan

HP :

--------------------------------------------------- - ------------------------------------------------- -- ----------

UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1999

TENTANG PERS

BAB I

K ETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menyelenggarakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyebarkan, atau menyebarkan informasi.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PER S

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

2. Terhadap masyarakat tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan Penerbitan.

3. Untuk menjamin kemerdekaan masyarakat, masyarakat mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

BAB VIII

Ketentuan Pidana

Pasal 18

1.Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

--------------------------------------------------- - ------------------------------------------------- -- ----------

Wartawan yang meliput dan bertugas dilengkapi KTA Media MUPBUSER.com beserta surat tugas dan juga namanya tercantum dalam susunan redaksi.

Segala isi pemberitaan menjadi tanggung jawab wartawan yang meliput dan sesuatu tindakan wartawan yang melanggar hukum, diluar tupoksi dan Undang - undang Pokok Pers nomor 40 Tahun 1999 sebagai kode etik Jurnalis, bukan menjadi tanggung jawab Pimpinan dan Redaksi.

Terima kasih.

Hormat Kami.

Pimpinan/Redaksi .